MANOKWARI, SURYA ARFAK – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, membuka workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung Tingkat Regional Papua Barat Tahun 2025, Selasa (24/6/2025).
Workshop tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparat desa/kampung dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan.
Menurut Dominggus, desa/kampung merupakan garda terdepan dalam pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan di tingkat desa/kampung akan sangat menentukan kemajuan daerah dan bangsa secara keseluruhan.
“Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa/kampung yang transparan, akuntabel, dan profesional menjadi kunci utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dana desa/kampung, lanjut Dominggus, harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap Rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan desa/kampung.
“Pemprov Papua Barat berkomitmen penuh mendukung penguatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat desa/kampung,” tegasnya.
Melalui workshop itu, Dominggus berharap dapat meningkatkan pemahaman tentang regulasi dan mekanisme pengelolaan keuangan yang berlaku, memperkuat kapasitas aparat desa/kampung dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, mendorong inovasi dalam pemanfaatan dana desa/kampung untuk program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, serta membangun sinergi antara pemerintah daerah, BPKP, dan pemerintah desa/kampung dalam pengawasan dan pembinaan.
“Kepada seluruh peserta saya berharap manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah wawasan dan keterampilan, terapkan ilmu yang diperoleh dalam workshop ini di kampung masing-masing, jalin komunikasi aktif yang intensif dengan BPKP dan instansi terkait untuk konsultasi dan pembinaan berkelanjutan, serta jadilah pelopor dalam pengelolaan keuangan desa/kampung yang transparan dan akuntabel,” tukasnya.
Ketua panitia workshop, Fajar Nurfirmansyah, menyebutkan bahwa workshop itu bertujuan memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa/kampung dan pemanfaatan hasil penggunaan keuangan desa/kampung pada tingkat kabupaten; meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa/kampung dalam pengelolaan keuangan desa/kampung; mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa/kampung yang lebih transparan dan akuntabel.
Tujuan lainnya adalah mendorong pembangunan dan pemberdayaan sumber daya manusia di tingkat desa/kampung; mendorong pemerintah desa/kampung melakukan transformasi ekonomi desa/kampung yang berkelanjutan sesuai dengan kewenangan desa/kampung; dan memberikan rekomendasri strategis dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat desa/kampung.
“Peserta sebanyak 120 orang terdiri dari perwakilan kepala daerah, Sekda, kepala BPKAD, Inspektur provinsi dan kabupaten, kepala DPRK, camat/kepala distrik, perwakilan kepala desa/kampung, koordinator penamping desa dan tenaga ahli desa,” tukasnya. (SA01)
