MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemkab Manokwari hanya memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ber-KTP Manokwari.
“Di luar itu kami tidak layani,” tegas Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Manokwari, Olipas Nuham, menjawab pertanyaan Wakil Ketua I dan II dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRK Manokwari, Selasa (16/6/2025).
Menurut Nuham, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dan mahasiswi menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus).
“Karena itu, prioritas pemberian bantuan biaya pendidikan untuk orang asli Papua (OAP),” tegasnya.
Menurutnya, untuk mendapatkan bantuan pendidikan, mahasiswa mengajukan proposal kepada Pemkab Manokwari. Setelah diverifikasi dan memenuhi syarat, barulah diproses untuk disalurkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang mengajukan.
“Untuk tahun ini sudah ada lebih dari 100 proposal yang masuk, namun kami tidak bisa layani semua karena anggaran tidak cukup,” katanya.
Tahun ini, kata Nuham, Pemkab Manokwari hanya memberikan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa-mahasiswi S1 dan kedokteran.
Meski memberikan bantuan biaya pendidikan, tambah Nuham, pihaknya belum bisa melakukan monitoring ke kampus-kampus di mana mahasiswa-mahasiswi penerima bantuan kuliah.
“Kita belum bisa melakukan monitoring karena tidak ada anggaran untuk melakukan monitoring,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRK Manokwari, Suriyati Faisal dan Wakil Ketua II DPRK Manokwari, Johani Brian Makatita, menanyakan ada tidaknya bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dan mahasiswi dari kabupaten Manokwari yang kini berkuliah di luar Manokwari.
Sementara, Wakil Ketua III DPRK Manokwari, Daniel Mandacan meminta agar Pemkab Manokwari juga memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi asal Manokwari yang berkuliah di luar Manokwari.
Sedangkan Ketua Fraksi Otsus DPRK Manokwari, Maria Mandacan, meminta agar bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi dibatasi hanya selama 4 tahun.
“Kalau S1 cukup 4 tahun. Lebih dari itu mereka biayai sendiri,” tukasnya. (SA01)
