MANOKWARI, SURYA ARFAK – Anggota DPRP Papua Barat, Xaverius Kameubun, mendapat banyak masukan mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melaksanakan reses II di Manokwari, Selasa (3/6/2025).
Masukan-masukan dari masyarakat tersebut kebanyakan ditujukan kepada Pemkab Manokwari. Xaverius pun akan menindaklanjuti masukan itu kepada pemerintah terkait.
Salah satu warga, Maria Momo, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Hermus Indou, Manokwari mengalami banyak perubahan. Namun dia meminta agar ada perhatian terhadap infrastruktur jalan terutama ruas jalan Esau Sessa yang menjadi ruas jalan utama.
Warga lainnya, Hendri Korwa meminta Pemprov Papua Barat dan Pemkab Manokwari agar program pendidikan gratis kesehatan gratis menjadi prioritas. Dia menilai dua program tersebut lebih mengena pada kebutuhan masyarakat ketimbang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara, Yohana Fuik, menyoroti kebersihan di Manokwari. Menurutnya, selokan-selokan di Manokwari dipenuhi sampah dan di pinggir jalan pun penuh rumput.
Tak hanya itu, taman-taman juga tidak tertata dengan baik. Dia menyarankan agar kebersihan kota diperhatikan dengan serius dan taman-taman juga ditata dengan baik dengan melibatkan pemuda gereja dan masjid.
Selain itu, Bandara Rendani pun perlu mendapat perhatian untuk ditambah panjang runwaynya agar semakin banyak maskapai yang melayani penerbangan di Manokwari.
Fahria Rahaningmas meminta pemerintah daerah agar dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa untuk kuliah di luar daerah, maka harus kuliah pada kampus yang akreditasinya lebih baik dibanding kampus di Manokwari.
“Mahasiswa yang dapat beasiswa untuk kuliah di luar daerah juga pemerintah perlu menghubungi kampusnya untuk memastikan mahasiswa kuliah dengan benar. Baiknya ada kerja sama supaya bisa mengontrol mahasiswa penerima beasiswa yang kuliah di luar daerah,” katanya.
Sementara itu, Aven Ditubun menyoroti soal pendidikan gratis apakah untuk sekolah negeri saja atau untuk semua sekolah termasuk sekolah swasta.
Menurutnya, jika semuanya digratiskan, bagaimana dengan gaji guru karena sekolah swasta membayar gaji guru dengan uang SPP yang dibayar murid setiap bulan.
“Kami guru-guru YPPK juga tidak masuk dalam data BKN padahal kami mengabdi sudah bertahun-tahun. Yang baru mengajar justru masuk dalam data BKN. Kami yang tidak masuk data BKN ini mohon supaya pemerintah beri perhatian karena terkait dengan nasib kami,” ujarnya.
Menanggapi itu, Anggota DPRP Papua Barat, Xaverius Kameubun, menyampaikan bahwa reses dilaksanakan untuk menyerap aspirasi atau masukan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah.
Masukan-masukan yang disampaikan warga dalam reses, menurut Xaverius, akan disampaikannya kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.
“Sebagai wakil rakyat, perpanjangan lidah rakyat, kami akan menyuarakan aspirasi maupun masukan dari bapak-ibu kepada pemerintah agar bisa ditindaklanjuti,” katanya. (SA01)
