Reses di Manokwari, Xaverius Kameubun Tampung Aspirasi Warga soal Karhutla hingga Terminal Wosi

MANOKWARI, SURYA ARFAK – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRP PB), Xaverius Kameubun, menggelar reses III tahun 2026 di Manokwari, Minggu (15/11). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan pembangunan daerah menjadi perhatian masyarakat dan diusulkan untuk diperjuangkan kepada pemerintah daerah.

Beberapa aspirasi yang mengemuka di antaranya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penataan serta pengelolaan Terminal Pasar Wosi, hingga ketertiban berlalu lintas.

Salah satu warga, Tonny Tethool, menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi belakangan ini tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan lain yang merugikan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Pemerintah daerah wajib melakukan penataan dan pengelolaan keuangan yang menunjang penanganan persoalan karhutla. Persoalan ini membutuhkan perhatian serius karena dampaknya bisa merugikan masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah melakukan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan anggaran dan strategi penanganan karhutla dengan melibatkan seluruh elemen terkait. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan, pengawasan, serta koordinasi lintas sektor agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, Hans Nauw, warga Reremi, Kelurahan Manokwari Barat, mengusulkan agar Terminal Pasar Wosi mendapat perhatian melalui penataan dan pengelolaan yang lebih baik.

Ia menilai keberadaan terminal tersebut memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), apabila status dan pengelolaannya diperjelas oleh pemerintah.

“Terminal Pasar Wosi ini harus ditata dan dikelola dengan baik sehingga memberi kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Status terminal ini pun harus jelas sehingga retribusinya menjadi salah satu sumber PAD yang menunjang pembangunan dan kemajuan daerah,” ungkap Hans.

Menurutnya, kejelasan status dan pengelolaan terminal menjadi hal penting agar aktivitas di kawasan tersebut dapat berlangsung lebih tertib, sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan retribusi daerah.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Xaverius Kameubun menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan terkait kebutuhan pembangunan di Manokwari.

“Terima kasih kepada masyarakat Manokwari yang telah memberikan berbagai masukan terkait pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah. Usulan-usulan ini akan kami tindak lanjuti, dikaji, dan harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Xaverius menegaskan, seluruh aspirasi yang diterima akan menjadi bahan perjuangan dan diteruskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Ia berharap persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menjadi catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program dan kebijakan pembangunan.

Ia juga menilai penanganan persoalan daerah membutuhkan koordinasi dan keterlibatan berbagai pihak. Sebab, persoalan karhutla, ketertiban terminal, lalu lintas, maupun kamtibmas berkaitan langsung dengan kenyamanan, keselamatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui reses III tahun 2026 ini, Xaverius berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan daerah sehingga kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *