MANOKWARI, SURYA ARFAK – Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disepakati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRK Manokwari dalam rapat paripurna DPRK Manokwari, Selasa (29/9) malam.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, seluruh perangkat daerah Kabupaten Manokwari diminta segera menindaklanjutinya dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan 2026.
Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, menegaskan bahwa setelah nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 ditandatangani, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera menerjemahkan alokasi anggaran yang telah disepakati ke dalam RKA Perubahan.
“Kita harapkan pelaksanaan program sisa tahun anggaran ini dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan bahwa kesepakatan KUPA-PPAS APBD Perubahan bukan menjadi akhir dari proses penganggaran. Justru, tahapan penting berikutnya adalah memastikan seluruh kesepakatan tersebut diterjemahkan ke dalam APBD Perubahan dan dilaksanakan tepat waktu.
“Kepada OPD saya meminta agar seluruh hasil kesepakatan bersama DPRK Manokwari segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan,” tegas Hermus.
Ia juga meminta seluruh kepala OPD memastikan tidak ada lagi keterlambatan dalam proses administrasi, penginputan, penyusunan dokumen maupun pelaksanaan kegiatan.
“Saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa anggaran bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ini adalah amanat rakyat,” katanya.
Karena itu, Hermus meminta setiap kepala OPD bertanggung jawab terhadap pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
“Jangan sampai anggaran tersedia tetapi kegiatan terlambat dilaksanakan. Jangan sampai program telah direncanakan tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hermus menekankan seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat dan bekerja secara terukur untuk memastikan setiap program yang telah dianggarkan menghasilkan keluaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita harus bergerak cepat, bekerja lebih terukur, dan memastikan setiap program menghasilkan output dan outcome yang nyata,” pungkasnya. (SA01)
