MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) menggelar rapat koordinasi Tim Kelompok Kerja (Pokja) Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Manokwari Tahun 2025–2030, Selasa (8/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk menyamakan persepsi, mengonsolidasikan data, serta menyusun langkah kerja perangkat daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan kependudukan lima tahun ke depan.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, menegaskan bahwa persoalan kependudukan tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi menyentuh struktur penduduk, pembangunan keluarga, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, hingga persebaran dan mobilitas penduduk.
Hermus mengatakan Manokwari berada pada momentum penting untuk mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi sekaligus mengantisipasi perubahan struktur penduduk, termasuk fenomena penuaan penduduk. Karena itu, seluruh anggota Pokja diminta bekerja terpadu dan mengonsolidasikan data lintas perangkat daerah sebagai dasar kebijakan yang akurat.
Ia menegaskan PJPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat Philmona Maria Yarollo mengatakan pembangunan kependudukan merupakan fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penduduk, katanya, bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek, pelaku, dan modal utama pembangunan.
Menurut Philmona, penyusunan PJPK harus berbasis data akurat, kondisi riil daerah, proyeksi kependudukan, dan potensi wilayah. Enam aspek utama yang perlu diperhatikan meliputi kuantitas dan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas, administrasi serta data kependudukan, termasuk kaitannya dengan kemiskinan, stunting, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.
BKKBN Provinsi Papua Barat, lanjutnya, berkomitmen mendampingi Pemkab Manokwari melalui dukungan teknis, penguatan data, dan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan PJPK.
Kepala Dinas P3AKB Manokwari Alberthina Porulery mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Manokwari Nomor 100.8.1/426/XI/2025 tentang Pembentukan Pokja Koordinasi PJPK 2025–2030. Forum ini diharapkan memperjelas tugas masing-masing Pokja, menghimpun masukan perangkat daerah, serta membangun komitmen bersama.
Rapat diikuti unsur Pokja dari berbagai perangkat daerah dan instansi terkait, di antaranya Sekda, BPS, Bappeda, Dukcapil, Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kominfo, serta Bagian Kesra. Pemkab berharap koordinasi tersebut menghasilkan data kependudukan yang terintegrasi dan langkah tindak lanjut PJPK yang berkelanjutan serta berorientasi pada peningkatan kualitas penduduk. (SA01)
