MANOKWARI, SURYA ARFAK – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Papua Barat.
Namun, opini tersebut bukan jaminan bahwa seluruh program pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
Hal itu ditegaskan Gabungan Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan Kelompok Khusus DPRK Manokwari yang disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Sergius Nuham, dalam rapat paripurna DPRK Manokwari dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPRK Manokwari, Rabu (12/8).
Gabungan fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari atas peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Manokwari memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025,” kata Sergius.
Opini tersebut merupakan peningkatan dibandingkan LKPD Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurut gabungan fraksi, opini WTP merupakan indikator mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan kriteria pemeriksaan BPK. Namun, opini tersebut tidak menjadi jaminan bahwa seluruh program pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada pencapaian opini WTP. Capaian tersebut harus dijadikan momentum untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
Gabungan fraksi berharap peningkatan kualitas tata kelola keuangan tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kualitas program pembangunan dan pelayanan publik sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Manokwari. (SA01)
