MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Manokwari telah mencapai 72 kampung dan menjadi yang terbanyak di Tanah Papua. Namun, penggunaan sebagian Dana Desa untuk mendukung program prioritas nasional tersebut dinilai berdampak terhadap laju pembangunan di kampung.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Manokwari, Aswandi, mengatakan berdasarkan data Kodim 1801/Manokwari, hingga saat ini KDMP telah terbangun di 72 kampung.
Menurut Aswandi, keterlibatan DPMK dalam program KDMP lebih terkait dengan penggunaan Dana Desa yang menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan koperasi tersebut. Adapun pelaksanaan teknis program berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM.
“Sedangkan untuk hal-hal lainnya sesuai petunjuk teknis berada di bawah kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM,” kata Aswandi, Senin (15/6).
Ia menjelaskan, sekitar 42 persen Dana Desa yang diterima setiap kampung digunakan untuk pembangunan KDMP. Pembiayaan tersebut dibebankan kepada pemerintah kampung dalam jangka waktu enam tahun.
“Mengenai besaran Dana Desa yang digunakan untuk pembangunan KDMP, setahu saya sekitar 42 persen dari total Dana Desa yang diterima setiap kampung. Dan itu memang dibebankan kepada pemerintah kampung selama enam tahun,” ujarnya.
Meski demikian, Aswandi mengaku pemerintah daerah masih menunggu regulasi terbaru terkait pengelolaan program tersebut dari Danantara sebagai pengelola utama. Ia berharap kebijakan yang diterbitkan nantinya tidak mengalami perubahan berulang sehingga tidak menyulitkan pemerintah kampung dalam pelaksanaannya.
“Kami masih menunggu regulasi terbaru dari Danantara karena pengelola utamanya adalah Danantara. Saya berharap regulasi itu tidak berubah-ubah,” katanya.
Aswandi menilai pembangunan KDMP memberikan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan kampung. Menurutnya, selama ini Dana Desa menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan dan perubahan wajah kampung. Ketika sebagian besar anggaran tersebut dialihkan untuk mendukung program nasional, pembangunan di kampung menjadi lebih lambat dibanding sebelumnya.
“Dengan pembangunan KDMP kita bisa membuktikan bahwa pembangunan kampung banyak yang terlambat. Selama ini ada ketergantungan pada Dana Desa untuk mengubah wajah kampung. Ketika sebagian Dana Desa dikelola oleh pemerintah pusat, terasa sekali bahwa upaya melakukan perubahan di kampung menjadi agak stagnan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pemerintah kampung tetap harus menjalankan program tersebut karena merupakan prioritas nasional yang harus didukung oleh seluruh daerah.
“Dampak pembangunan KDMP terhadap pembangunan di kampung sangat besar. Tetapi karena ini sudah menjadi prioritas nasional, maka pemerintah daerah dan pemerintah kampung mau tidak mau harus mengikuti aturan dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Aswandi menambahkan, capaian pembangunan KDMP di Kabupaten Manokwari saat ini menjadi yang tertinggi di seluruh wilayah Papua, menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung program strategis pemerintah pusat tersebut. (SA01)
