MANOKWARI, SURYA ARFAK – Sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T di Provinsi Papua Barat diaktivasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Jumat (2/10). Aktivasi tersebut merupakan bagian dari 480 SPPG 3T di seluruh Indonesia yang diaktifkan secara serentak.
Aktivasi dilakukan secara daring oleh Kepala BGN Sudaryono dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sementara Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito B, S.STP, M.Si, hadir langsung mengaktivasi 16 SPPG 3T Papua Barat di SPPG Pami, Kampung Sairo, Distrik Manokwari Utara.
Dalam kesempatan tersebut, Harjito meminta pengelola SPPG memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Ia menegaskan, keberadaan SPPG harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah operasionalnya.
“Tolong libatkan warga setempat di sini. Jangan mengambil tenaga kerja dari luar,” tegas Harjito.
Selain tenaga kerja, Harjito mendorong SPPG membeli bahan pangan dari UMKM dan petani lokal. Pemerintah daerah juga diminta membantu pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan agar dapat memenuhi persyaratan sebagai pemasok.
Harjito juga mengingatkan seluruh Kepala SPPG untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam menjaga keamanan makanan. Ia menegaskan kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua tidak boleh kembali terjadi.
“Kita enggak mau ada kasus lagi di Tanah Papua. Kasus yang di Jayapura adalah kasus yang terakhir. Tolong Kepala SPPG yang ditempatkan di sini, kerjakan SOP, jangan bandel,” ujarnya. Ia juga membuka ruang bagi Satgas Provinsi, Satgas Kabupaten, maupun instansi terkait untuk melakukan inspeksi mendadak guna memastikan pelaksanaan sesuai ketentuan.
Menurut Harjito, program MBG juga harus menjadi penggerak ekonomi lokal. Ia menyebut anggaran MBG yang berputar di Papua Barat mencapai sekitar Rp36 miliar per bulan atau Rp432 miliar dalam setahun. Karena itu, pemerintah provinsi dan kabupaten diminta memperkuat pembinaan, edukasi, dan pendampingan bagi UMKM serta pelaku usaha pangan agar kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari daerah.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nency Titty Lidya Wyzer, mengatakan pemenuhan gizi di wilayah 3T menghadapi tantangan geografis, keterbatasan transportasi, dan jarak antarkampung. Menurutnya, kehadiran SPPG 3T menjadi bentuk upaya pemerintah memastikan masyarakat di pelosok, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar memperoleh akses makanan bergizi.
Nency mengapresiasi kolaborasi pemerintah daerah, BGN, mitra pelaksana, tokoh adat dan agama, serta masyarakat dalam mendukung program tersebut. Ia juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal, hasil kebun, dan hasil laut Papua Barat agar program pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
Ia mengajak pengelola SPPG menjaga kebersihan, mutu, dan keamanan makanan, serta mengajak orang tua, guru, dan tokoh masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program. “Mari kita jadikan SPPG 3T ini milik bersama yang kita jaga dan kita kembangkan,” ujarnya. (SA01)
