MANOKWARI, SURYA ARFAK – DPRK telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun ada sejumlah catatan strategis yang diberikan untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemkab Manokwari.
Ketua DPRK Manokwari, Jhoni Muid, ST, berharap agar catatan-catatan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan pelaksanaan APBD di tahun mendatang.
“Harapan kami seluruh catatan strategis yang telah disampaikan oleh DPRK dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah guna penyempurnaan pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang,” katanya.
Muid juga mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat, baik dari legislatif maupun eksekutif, yang telah memberikan kontribusi terbaik demi kelancaran dan keberhasilan proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengapresiasi DPRK Manokwari yang memberikan catatan strategis kepada Pemkab Manokwari. Catatan-catatan tersebut demi tata kelola keuangan daerah yang lebih baik ke depan.
“Saya menyampaikan apresiasi atas catatan dan rekomendasi strategis yang berisikan saran, masukan, dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan tata kelola keuangan daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan tata kelola keuangan Pemkab Manokwari ke depan,” tukasnya.
Sebelumnya, fraksi-fraksi DPRK Manokwari memberikan berbagai catatan strategis kepada Pemkab Manokwari untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan terkait PAD yang belum mencapai target optimal, sehingga perlu inovasi dan intensifikasi tanpa membebani masyarakat serta tindak lanjut atas temuan BPK harus menjadi prioritas agar tidak berulang di tahun-tahun berikutnya.
Fraksi Golkar menekankan efisiensi dan efektivitas pada program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan Masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Fraksi Nasional Bersatu berharap pemerintah daerah sesegera mungkin dapat menata dan menginvestasi aset-aset daerah. Selain itu, perlu juga memperhatikan potensi pendapatan daerah lainnya termasuk sektor kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan.
Fraksi Gerindra berpendapat bahwa realisasi PAD tahun 2024 belum sesuai harapan, namun objek pendapatan menunjukkan capaian yang positif. Fraksi Gerindra mengapresiasi usaha Pemkab Manokwari dalam meningkatkan PAD setiap tahun.
Sementara itu, Kelompok Khusus menilai pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga capaian tersebut layak diapresiasi.
Kelompok Khusus DPRK Manokwari juga menyatakan dukungan terhadap program-program Pemkab Manokwari yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan demi kemajuan kabupaten Manokwari. (SA01)
