MANOKWARI, SURYA ARFAK – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat menggelar syukuran Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Manokwari, Jumat (27/2/2026).
Di momentum tersebut, Pemkab Manokwari menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan insan pers dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, mengatakan HPN merupakan momentum refleksi bagi seluruh insan pers, termasuk di Papua Barat, atas peran strategisnya dalam pembangunan dan penguatan demokrasi.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat dan menjaga stabilitas sosial. Kehadiran pers yang profesional dan berintegritas menjadi pilar penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Atas nama Pemkab Manokwari, ia menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang dinilai telah bekerja dengan dedikasi tinggi menyajikan informasi akurat, berimbang, dan konstruktif bagi masyarakat.
Menurutnya, peringatan HPN tahun ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah daerah dan media di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks. Kolaborasi yang baik dinilai penting untuk menghadirkan informasi yang benar, mendidik, dan menyejukkan.
“Pemerintah Kabupaten Manokwari berkomitmen membuka ruang dialog dan kerja sama dengan media sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Syukuran HPN juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama sebagai simbol kebersamaan di bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut diharapkan mempererat hubungan antara pemerintah, insan pers, dan masyarakat dalam membangun Papua Barat yang damai dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua PWI Papua Barat, Bustam, mengatakan pada 2026 usia pers Indonesia telah mencapai 80 tahun. Menurutnya, tantangan pers saat ini bukan lagi penolakan terhadap keberadaan pers, melainkan kebutuhan penguatan agar dapat menjalankan fungsi sesuai Undang-Undang Pers.
“Tantangan terbesar sekarang adalah masifnya media sosial yang tidak selalu mengikuti kaidah jurnalistik. Untuk mewujudkan pers yang sehat, perlu kerja bersama dan dukungan pemerintah daerah melalui kemitraan,” ujarnya. (SA01)
