Manokwari, SURYA AFAK – Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua melalui Menteri Dalam akan meminta waktu untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan terkait pengurangan dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi provinsi-provinsi di tanah Papua.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, mengatakan bahwa enam provinsi di tanah Papua telah membentuk asosiasi gubernur se-tanah Papua yang diketuai oleh Gubernur Papua Tengah.
“Kita segera duduk bersama bicarakan dan kita minta waktu ke Presiden atau menteri-menteri terkait supaya bisa bertemu. Tentunya kita lewat Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi,” ungkap Dominggus di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (10/3/2025).
Menurut Dominggus, pertemuan dengan Presiden untuk membicarakan program Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif karena kemampuan keuangan daerah provinsi di tanah Papua terbatas.
“Kita akan sampaikan karena kemampuan keuangan daerah kita juga terbatas, apalagi dengan adanya efisiensi anggaran perlu kita bicarakan lagi karena ada beberapa program stratagis yang sebenarnya bisa dilaksanakan tapi dengan efisiensi anggaran ini perlu kita bicarakan lagi,” katanya.
Dominggus mengatakan dampak dari efisiensi anggaran, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penurunan.
“Hanya Data Tambahan Infrastruktur (DTI) saja yang tidak mengalami penurunan. Maka itu kita semua gubernur akan kumpul bersama dengan DPRP dan MRP, kita minta waktu kepada Presiden melalui Mendagri untuk bertemu Presiden dan sampaikan, terutama terkait dana Otsus.
“Kita tidak tidak menolak (efisiensi anggaran), kita menyampaikan dengan kita sudah mengukur kemampuan keuangan daerah, sehingga mana yang kita bisa jawab dan mana yang tidak karena dengan efisiensi anggaran kita minta ada kekhususan, terutama dana Otsus kita minta tidak dipotong tapi dikembalikan,” tukas Dominggus. (SA01)
