MANOKWARI, SURYA ARFAK – Prinsip gotong royong dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai menjadi solusi efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, dr. Dwi Sulistyono Yudho, mengatakan bahwa konsep gotong royong merupakan dasar pelaksanaan Program JKN, di mana peserta yang sehat membantu yang sakit, dan yang mampu membantu yang kurang mampu melalui iuran rutin bulanan.
“Iuran tersebut dikumpulkan menjadi dana bersama untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta, sehingga setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki hak dan akses terhadap layanan kesehatan,” ujar Dwi Sulistyono pada kegiatan sosialisasi program JKN bersama anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, di Manokwari, Senin (20/10/2025).
Ia mencontohkan, biaya operasi jantung yang mencapai sekitar Rp130 juta tidak lagi menjadi beban peserta JKN.
“Dengan gotong royong, satu orang sakit jantung dapat terbantu oleh sekitar 3.000 peserta sehat. Jadi yang sehat membantu yang sakit, dan yang sakit tidak perlu memikirkan biaya lagi,” katanya.
Dwi menegaskan bahwa peserta JKN berhak memperoleh pelayanan kesehatan tanpa tambahan biaya di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.
“Kalau ada peserta JKN yang sudah mengikuti ketentuan tetapi masih dimintai biaya tambahan, maka harus segera dilaporkan ke BPJS Kesehatan,” ujarnya menambahkan.
Menurut dia, selama dua tahun terakhir BPJS Kesehatan Cabang Manokwari terus memperkuat pengawasan terhadap fasilitas kesehatan.
“Tahun ini kami belum menerima satu pun laporan terkait pungutan biaya tambahan. Ini menunjukkan peningkatan kepatuhan dan kerja sama yang baik antara BPJS, rumah sakit, dan tenaga medis,” kata Dwi.
Anggota DPR RI asal Papua Barat, Obet Rumbruren, menilai bahwa gotong royong dalam JKN bukan hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan keberlanjutan sistem kesehatan nasional.
“Program ini melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, agar tidak jatuh miskin akibat biaya kesehatan yang besar. Inilah wujud nyata kehadiran negara melalui BPJS Kesehatan,” kata Obet.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.
“Dengan partisipasi aktif seluruh elemen, kita dapat mewujudkan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan di Papua Barat,” ujarnya. (SA01)
