Capaian Cek Kesehatan Gratis Masih Rendah, Kemenkes dan Komisi IX DPR Minta Dinkes Jemput Bola

MANOKWARI, SURYA ARFAK – Capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) secara nasional hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta dinas kesehatan di daerah lebih aktif melakukan strategi jemput bola kepada masyarakat.

Ketua Tim Kerja Hukum dan Humas Kementerian Kesehatan, Imawati, mengatakan hingga Maret 2026 target pemeriksaan kesehatan gratis secara nasional mencapai 24 juta orang. Setiap hari ditargetkan sekitar 600 ribu orang menjalani pemeriksaan di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, di Manokwari, Jumat (13/3/2026).

“Kalau capaian baru sekitar 14 juta, artinya masih perlu dikejar karena targetnya sangat besar,” kata Imawati.

Ia menjelaskan, pemerintah secara rutin melakukan pembaruan data capaian program CKG dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan. Dengan demikian, setiap daerah dapat mengetahui perkembangan capaian di wilayahnya masing-masing.

“Kami setiap minggu juga melaporkan perkembangan capaian CKG kepada Menteri Kesehatan. Data tersebut kemudian diinformasikan kepada dinas kesehatan agar dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan cakupan,” ujarnya.

Khusus untuk Papua Barat, Imawati mengakui capaian program tersebut masih relatif rendah. Karena itu, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ia berharap dinas kesehatan di daerah dapat lebih aktif melakukan pemeriksaan kesehatan gratis langsung di tengah masyarakat, misalnya melalui kegiatan komunitas, sekolah, Posyandu, maupun kegiatan sosial lainnya.

“Kalau hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, biasanya agak sulit. Karena itu sebaiknya dinas kesehatan lebih aktif jemput bola ke masyarakat, ke sekolah, tempat ibadah, atau kegiatan komunitas,” jelasnya.

Selain itu, rendahnya capaian CKG juga disebabkan oleh keterlambatan beberapa dinas kesehatan dalam mengajukan permintaan bahan medis habis pakai (BMHP). Jika permintaan tersebut terlambat, maka persediaan di daerah dapat habis dan kegiatan pemeriksaan kesehatan terhenti.

“Kalau telat mengajukan permintaan, nanti di daerah tidak ada persediaan. Kalau tidak ada persediaan, pelayanan CKG bisa terhenti,” katanya.

Sementara itu, Obet Rumbruren mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Menurutnya, program CKG merupakan langkah penting untuk mendeteksi dini berbagai penyakit sehingga masyarakat dapat segera memperoleh penanganan.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena bisa mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Karena itu, dinas kesehatan di daerah perlu lebih aktif menjangkau masyarakat agar target pemeriksaan bisa tercapai,” ujarnya. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *