MANOKWARI, SURYA ARFAK – Anggota DPR Papua Barat, Xaverius Kameubun, SH, menyerap aspirasi masyarakat, mahasiswa, dan pemuda saat melakukan reses di Manokwari. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan diangkat warga, mulai dari kemacetan akibat antrean BBM di Jalan Esau Sesa, hingga menyusutnya lahan pertanian dan persoalan perhutanan sosial di wilayah Manokwari.
Seorang mahasiswa bernama Paul mengungkapkan keresahan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan di sekitar SPBU Jalan Baru yang menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Esau Sesa, salah satu jalur utama menuju kawasan perkantoran provinsi dan kabupaten.
“Jalan Esau Sesa selalu jadi keresahan kami, apalagi di jam kerja pagi dan sore saat pegawai pulang kantor. Antrean di SPBU Jalan Baru menjadi salah satu penyebab utama kemacetan. Ini seharusnya mendapat perhatian pemerintah dan DPR Papua Barat,” ujarnya, pada reses Xaverius Kameubun di Manokwari, Sabtu (1/11/2025).
Selain persoalan lalu lintas, warga juga menyoroti keterbatasan lahan sawah dan pengelolaan perhutanan sosial yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat lokal.
“Lahan sawah di Manokwari semakin terbatas. Di Papua hanya Merauke yang jadi pemasok beras. Bagaimana dengan Manokwari?” ungkap Toni, salah satu warga.
“Perhutanan sosial seharusnya dikelola oleh masyarakat lokal,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Xaverius Kameubun mengatakan bahwa pemerintah Papua Barat saat ini sedang menjalankan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan di ruas Jalan Esau Sesa hingga Jalan Trikora Sowi.
“Keresahan masyarakat ini akan kami bawa ke fraksi dan lembaga DPR Papua Barat untuk dibahas bersama. Pemerintah juga sedang melakukan pelebaran jalan sebagai solusi jangka panjang,” jelas Xaverius, yang juga merupakan anggota DPR Papua Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari, Serdion Rahawarin, yang turut mendampingi dalam kegiatan reses tersebut, menjelaskan bahwa Manokwari memiliki lahan sawah sekitar 2.300 hektar, namun yang potensial baru sekitar 100 hektar lebih.
“Untuk memenuhi kebutuhan beras di Manokwari masih belum mencukupi. Tahun 2026, kami siapkan program pengembangan lahan sawah sekitar 1.300 hektar,” kata Serdion.
Ia menambahkan, sekitar 6.000 ton beras setiap tahun masih harus didatangkan dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, Satgas Pangan bersama pemerintah daerah dan kepolisian juga terus melakukan operasi pasar untuk menekan harga beras di pasaran. (SA01)
