MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, melakukan pertemuan dengan keluarga Muid, Mandacan, dan Indouw yang menjadi pemilik hak ulayat bendungan Prafi.
Dalam Pertemuan yang berlangsung di lokasi bendungan Prafi, Rabu (25/6/2025), Bupati Hermus didampingi perwakilan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Barat; Plt Kepala Dinas PUPR; Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Plt Kepala Dinas Pertanian; perwakilan dari distrik Warmare; serta kepala kampung Desay dan Prafi Mulya.
Menurut Hermus, pertemuan itu untuk memastikan penyelesaian hak ulayat masyarakat lokal di lokasi bendungan Prafi.
“Pertemuan ini sekaligus memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum akan menyelesaikan pembayaran hak ulayat secara baik,” ungkap Hermus.
Menurutnya, Pemkab Manokwari akan tetap mendampingi BWS Papua Barat dalam pelaksanaan semua tahapan pengadaan tanah bendungan Prafi, sehingga diharapkan bisa berjalan dengan baik.
“Di samping itu, kita juga memastikan bahwa hubungan antara masyarakat lokal yang ada di Desay ini dengan masyarakat eks transmigrasi di Desay dan Prafi Mulya bisa berlangsung harmoni,” katanya.
Sebab, lanjut Hermus, hubungan tersebut sudah dirintis dengan baik oleh orang-orang tua dulu, di mana menerima warga transmigrasi di kabupaten Manokwari.
Dalam pertemuan itu, lanjut Hermus, telah mencapai kesepakatan bahwa masyarakat pemilik hak ulayat akan mendukung seluruh proses pengadaan tanah di kawasan ini.
Pemkab Manokwari pun, kata Hermus, akan terus memberikan pendampingan dan mendukung semua proses untuk memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah bisa berlangsung dengan baik sampai kepada pembayaran ganti untung kepada pemilik hak ulayat.
Hermus lalu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemilik hak ulayat yang sudah menerima kehadiran Pemkab Manokwari dan perwakilan BWS Papua Barat dan bersedia membuka palang.
“Terima kasih juga kepada warga transmigrasi di SP1 dan SP2 yang telah hadir bersama-sama untuk kita berjumpa dengan keluarga besar Mandacan, Indouw, dan Muid di tempat ini,” tukas Hermus.
Perwakilan dari BWS Papua Barat mengatakan bahwa jika prosesnya lancar, maka pembayaran hak ulayat bisa dilaksaksanakan sekitar November tahun ini.
Namun jika penyiapan dokumen terkendala, maka bisa saja pembayaran baru dapat terlaksana tahun depan.
Untuk itu, dia meminta pemilik ulayat untuk membantu terutama dalam proses pendataan dan persiapan dokumen terkait agar pembayaran terlaksana dalam tahun ini.
Sebelumnya, pemilik hak ulayat memalang bendungan Prafi dan menuntut pemerintah segera membayar hak ulayat lokasi tersebut.
Setelah pertemuan dan tercapai kesepakatan, palang akhirnya dibuka dan air bendungan Prafi dialirkan kembali ke lahan pertanian di SP1 dan SP2. (SA01)
