MANOKWARI, SURYA ARFAK – Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari harus memperhatikan fungsi dan peran Manokwari.
“Karena itu, dalam RPJMD kita nanti ada satu bab yang mengatur tentang kebijakan kewilayahan,” tegas Bupati Manokwari, Hermus Indou, pada pembunaan konsultasi publik I RPJPD Kabupaten Manokwari 2025-2045, Selasa (24/6/2025).
Sebelumnya, kata Hermus, dalam Musrenbang RKPD Papua Barat dirinya menyampaikan bahwa terkait kebijakan kewilayan program Pemprov Papua Barat juga memperkuat posisi dan peran Manokwari.
Menurut Hermus, Manokwari memiliki fungsi sebagai pusat perdaban. Hal itu tidak bisa terelakkan karena merupakan bagian dari sejarah yang harus dibumikan dalam semua proses perencanaan dan pembangunan daerah.
“Sebagai pusat peradaban, maka ada tiga aspek yang pertama Manokwari harus menjadi pusat religi, kemudian yang kedua Manokwari harus menjadi pusat pendidikan, dan yang ketiga Manokwari harus menjadi pusat kebudayaan. Ini harus kelihatan di RPJPD dan juga RPJMD kita,” tegasnya.
Selanjutnya, kata Hermus, Manokwari adalah ibukota provinsi Papua Barat. sebagai ibukota provinsi, Manokwari merupakan symbol antar-daerah serta simpul transportasi dan jasa di Papua Barat.
“Kita menjadi hub di sini, Manokwari menjadi hub untuk daerah-daerah di sekitar,” katanya.
Sebagai ibukota provinsi, lanjut Hermus, kapasitas dan kualitas kabupaten Manokwari harus dibangun dengan baik untuk memberikan pelayanan jasa baik secara ekonomi maupun jasa pemerintahan.
“Manokwari selain sebagai ibukota kabupaten sekaligus menjadi ibukota provinsi Papua Barat, sehingga ini benar-benar harus kelihatan di dalam dokumen RPJPD dan RPJMD kita,” katanya.
Manokwari pun, lanjut Hermus, juga sebagai pusat religi. Sebagai pusat religi, potensi pulau Mansinam dan situs-situs bersejarah lainnya harus dilihat.
“Kemudian bagaimana menata hubungan antar-umat beragama juga pengembangan Tri Kerukunan di kabupaten Manokwari, yakini rukun dengan Tuhan, rukun dengan sesama, dan rukun dengan lingkungan, dan juga rukun dengan sesama agama harus kelihatan dalam dokumen RPJPD kita,” tegasnya.
Di samping itu, tambah Hermus, Manokwari juga memiliki fungsi ekonomi yang lain yaitu sebagai sentra ketahanan pangan di provinsi Papua Barat.
“Kenapa? Karena kita punya dataran Warpramasi, kita juga punya daerah-daerah penyangga yang lain, (seperti) Manokwari Utara, kemudian Tanah Rubuh dan sekitarnya. Ini mudah-mudahan menjadi hal yang kita bisa wujudkan bersama-sama di dalam menyusun dua dokumen penting ini baik RPJPD maupun RPJMD,” pungkas Hermus. (SA01)
