MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemkab Manokwari menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk meminta masukan dari elemen terkait dalam rangka penguatan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
Melalui Ranperda tersebut, Pemkab Manokwari berharap angka partisipasi sekolah meningkat dan angka putus sekolah ditekan semaksimal mungkin.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan.
Menurutnya, ada tiga dimensi pembangunan yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan yang melibatkan tiga generasi yang berbeda pula.
“Karena itu, marilah kita lakukan yang terbaik untuk daerah, untuk memastikan kualitas SDM kita di kabupaten Manokwari, 10, 15, 20, atau 30 tahun yang akan benar-benar kompetitif, berdaya saing dan mampu merebut pasar kerja dan bisa bersaing dengan saudara-saudara dari daerah lain. Sekarang itu tergantung dari bagaimana kita isa mengelola pendidikan kita dengan baik,” katanya, pada pembukaan FGD, Jumat (13/6/2025).
Menurut Hermus, banyak orangtua yang mengeluh terkait pendidikan dan banyak anak yang putus sekolah karena tidak memiliki akses yang baik di bidang pendidikan.
“Kita ingin memastikan bahwa pendidikan gratis ini bisa meningkatkan akses pendidikan,” katanya.
Hermus berharap angka partisipasi sekolah di setiap jenjang di kabupaten Manokwari bisa 100 persen.
“Jangan sampai berkurang, kalau bisa yang tamat TK semua melanjutkan ke SD, yang tamat SD 100 persen lanjut ke SMP dan seterusnya hingga yang tamat SMA lanjut ke perguruan tinggi,” tegasnya.
Hal tersebut, lanjut Hermus, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk memastikannya. Karena itu, perlu memastikan tidak hambatan-hambatan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita berikan kemudahan bagi anak-anak untuk bisa mengikuti pendidikan dengan baik di kabupaten Manokwari,” tandasnya.
Rektor Universitas Papua, Dr. Hugo Warami, S.Pd, M.Hum, menyampaikan bahwa banyak orang bicara tentang sekolah gratis dan pendidikan gratis, tapi isinya air kabur. “Mudah-mudahan input dari BPMP, LPPK, dari bapak-ibu semua pengelola pendidikan memberi input kepada kita agar rancangan Perda maupun naskah yang kita susun isinya jelas,” katanya.
Menurutnya, Ranperda Pendidikan Gratis harus memiliki Batasan yang jelas terkait tanggung jawab pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan orangtua murid.
“Apakah melangkah keluar dari rumah sudah gratis, atau melangkah masuk di pagar sekolah itu kemudian gratis, atau sudah duduk dalam kelas baru gratis. Ini belum jelas indikatornya. Mari kita semua memberi sumbang saran untuk mendukung visi misi Pemkab Manokwari,” ujarnya.
Masukan dari peserta FGD, menurut Warami, sangat penting bagi tim penyusun. Pokok-pokok pikiran itu akan dimasukkan dalam Ranperda Pendidikan Gratis.
“Momen ini momen bersejarah untuk memulai. Kalau peradaban dimulai dari pulau Mansinam, pendidikan gratis mari kita mulai dari sini,” tukasnya.
Rektor Universitas Caritas Indonesia Manokwari, Prof. Dr. Roberth KR Hammar, SH, M.Hum, MM, CLA, menegaskan bahwa FGD membutuhkan banyak masukan terutama terkait implementasi pendidikan gratis.
“Karena itu dibutuhkan masukan dari pihak sekolah karena profesional yang memahami implementasinya,” tukasnya. (SA01)
