Transisi Energi Harus Sesuai Kesiapan dan Memberi Manfaat Nyata bagi Masyarakat Manokwari

MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, menegaskan percepatan transisi energi harus menjadi bagian dari transformasi pembangunan daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kesiapan infrastruktur, kapasitas fiskal, serta karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Hermus dalam Focus Group Discussion (FGD) Pentahelix dan Penguatan Komitmen Kolaborasi Percepatan Transisi Energi Daerah, Jumat (13/11). Menurutnya, forum tersebut memiliki makna strategis bagi masa depan pembangunan Kabupaten Manokwari.

Ia menjelaskan, kebutuhan energi terus meningkat seiring perkembangan aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, transportasi, dan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, ketergantungan terhadap energi fosil, kenaikan biaya operasional, serta tantangan perubahan iklim menuntut pemerintah mulai menyiapkan sistem energi yang lebih efisien, tangguh, terjangkau, dan berkelanjutan.

Hermus mengatakan transisi energi tidak sekadar mengganti sumber energi atau menghadirkan teknologi baru. Lebih dari itu, perubahan tersebut harus mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, memperkuat ketahanan energi, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Ia menyebutkan, arah kebijakan energi nasional telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. Sementara di tingkat regional, Provinsi Papua Barat telah memiliki Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Tahun 2024–2050. Kedua kebijakan tersebut menjadi landasan bagi Kabupaten Manokwari untuk mengambil langkah sesuai kewenangan dan kapasitas daerah.

Namun, Hermus mengingatkan bahwa penerapan transisi energi di Manokwari tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan kondisi wilayah. Kebutuhan konektivitas antardaerah, kesiapan infrastruktur, kemampuan pembiayaan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat harus menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Setiap langkah perubahan harus dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan tanpa memahami kesiapan daerah, tetapi juga tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan peluang perubahan,” tegasnya.

Pemkab Manokwari, lanjut Hermus, memandang efisiensi penggunaan energi pada fasilitas pemerintahan, pemanfaatan energi terbarukan, serta persiapan penggunaan kendaraan listrik dan infrastruktur pendukung sebagai sejumlah peluang yang perlu dikaji lebih lanjut. Setiap inisiatif harus memperhatikan kelayakan teknis, manfaat ekonomi, kemampuan pembiayaan, dan keberlanjutan operasional.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam proses transisi energi. Masyarakat kampung, orang asli Papua, pelaku usaha lokal, dan seluruh kelompok masyarakat lainnya harus memperoleh ruang partisipasi agar perubahan sistem energi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara luas. (SA01)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *