MANOKWARI, SURYA ARFAK – Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengajak DPRK Manokwari melihat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah dalam perspektif yang lebih besar, dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai tujuan bersama.
Hermus mengatakan, meskipun pemerintah daerah dan DPRK memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang berbeda, keduanya memiliki sumber legitimasi yang sama, yakni kepercayaan masyarakat.
“Sebab meski memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang berbeda, pemerintah daerah dan DPRK memiliki satu sumber legitimasi yang sama yaitu kepercayaan rakyat,” kata Hermus dalam pidatonya pada rapat paripurna DPRK Manokwari dengan agenda persetujuan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (30/9) malam.
Menurutnya, hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga melalui komunikasi yang sehat dan sikap saling menghormati, termasuk ketika terdapat perbedaan pandangan.
“Oleh karena itu, mari kita rawat hubungan kelembagaan ini, membangun komunikasi yang sehat, saling menghormati perbedaan, selalu mengedepankan musyawarah, dan mari kita tempatkan kepentingan masyarakat sebagai titik temu dari sebuah perbedaan,” ujarnya.
Hermus menegaskan, perbedaan antara pemerintah daerah dan DPRK tidak seharusnya dipandang sebagai persaingan untuk mencari kemenangan masing-masing pihak. Sebaliknya, setiap keputusan dan kebijakan harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
“Tidak ada kemenangan eksekutif maupun legislatif. Yang harus kita perjuangkan adalah kemenangan masyarakat Manokwari,” tegasnya.
Ia mengatakan keberhasilan pemerintah daerah dan DPRK dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, pembangunan berjalan, serta kualitas kesehatan masyarakat meningkat.
“Jika masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pembangunan berjalan, dan kesehatan yang meningkat, maka kita semua berhasil,” pungkas Hermus. (SA01)
