MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Kabupaten Manokwari menyerahkan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRK Manokwari dalam rapat paripurna, Selasa (29/9) malam.
Rancangan tersebut diserahkan Bupati Manokwari Hermus Indou, didampingi Wakil Bupati H. Mugiyono dan Plh Sekda Jeffry Sahuburua, kepada Ketua DPRK Manokwari Jhoni Muid yang didampingi tiga Wakil Ketua DPRK, yakni Suriyati Faisal, Johani Brian Makatita, dan Daniel Mandacan.
Dalam pidatonya, Hermus menegaskan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi instrumen untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kondisi aktual, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.
Menurutnya, APBD harus mampu menjadi instrumen pembangunan dan pelayanan publik yang efektif serta responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat.
Pemkab Manokwari berharap pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2026 dapat berjalan lancar sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masukan, koreksi, dan saran DPRK dinilai penting untuk menyempurnakan rancangan tersebut agar menghasilkan kebijakan anggaran yang sehat, realistis, terukur, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Manokwari. Dengan semangat ‘Manokwari yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing’, mari kita jadikan perubahan APBD 2026 sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Hermus.
Sementara itu, Ketua DPRK Manokwari Jhoni Muid mengatakan penyusunan APBD Perubahan diarahkan pada peningkatan kualitas belanja, efisiensi program, dan optimalisasi aset daerah.
Ia menilai Rancangan Perda APBD Perubahan 2026 menjadi penting di tengah dinamika ekonomi dan penurunan penerimaan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut harus disikapi dengan tetap menjaga pelayanan dasar dan memastikan prioritas pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan.
“Semoga pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK Manokwari berjalan efektif, efisien, dan sesuai jadwal, sehingga menghasilkan kesepakatan terbaik bagi Kabupaten Manokwari. Mari kita bersama-sama mewujudkan APBD Perubahan 2026 yang realistis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Jhoni. (SA01)
