MANOKWARI, SURYA ARFAK — Dinas Sosial Kabupaten Manokwari memastikan informasi yang beredar terkait bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2 juta per orang adalah hoaks dan bukan berasal dari sumber resmi Kementerian Sosial (Kemensos).
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, mengatakan informasi mengenai penyaluran bansos PKH Rp2 juta yang beredar di masyarakat dipastikan tidak benar.
“Informasi terkait adanya bantuan dana PKH Rp2 juta per orang itu tidak benar dan merupakan hoaks,” ujarnya, Senin (18/5).
Ia menjelaskan, bantuan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial merupakan bantuan bersyarat yang melalui tahapan verifikasi dan validasi data secara ketat. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumbernya.
Menurut Ferdy, proses pendaftaran bantuan sosial PKH tidak dilakukan secara individu melalui tautan atau informasi yang beredar di media sosial. Seluruh informasi resmi terkait bansos hanya dapat diakses melalui akun resmi Kementerian Sosial di cekbansos.kemensos.go.id�.
“Informasi yang beredar itu bukan berasal dari akun resmi Kementerian Sosial,” katanya.
Ia menambahkan, data penerima bantuan sosial harus melalui tahapan verifikasi melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disinkronkan dengan DTSEN terbaru sebagai basis data penerima bantuan.
Karena itu, apabila masyarakat ingin mengusulkan diri sebagai penerima bantuan sosial, maka prosesnya dilakukan melalui pendamping sosial maupun petugas yang telah disediakan di kantor Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
Ferdy juga mengimbau masyarakat agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial apabila menerima informasi terkait bantuan sosial guna menghindari penipuan maupun informasi palsu.
“Penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang masuk kategori desil I sampai IV dan telah diverifikasi melalui PPS serta pendamping sosial di lapangan,” tandasnya. (SA01)
