MANOKWARI, SURYA ARFAK – Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menggelar briefing bagi petugas groundcheck dalam rangka verifikasi dan validasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tahap II yang dijadwalkan mulai berlangsung pada April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan akurasi data penerima bantuan sosial sejalan dengan kebijakan nasional.
Briefing yang dilaksanakan pada Selasa (31/3/2026), dihadiri oleh Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Selatan, serta Dinas Sosial Kabupaten Pegunungan Arfak. Turut terlibat sebagai fasilitator dan narasumber yakni Badan Pusat Statistik, BPJS Kesehatan Cabang Manokwari, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI.
Dalam kegiatan ini, Badan Pusat Statistik berperan sebagai instruktur yang memberikan pembekalan teknis kepada para pendamping PKH terkait metode pendataan dan pengumpulan data masyarakat secara objektif dan terukur sebagai bekal turun langsung ke lapangan. Sementara itu, Dinas Sosial bertindak sebagai koordinator sekaligus pengguna utama data (data user) yang akan memanfaatkan hasil verifikasi sebagai dasar penetapan kebijakan dan intervensi sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manokwari, Ferdy M. Lalenoh, S.STP., menegaskan bahwa pendamping sosial merupakan garda terdepan dalam proses verifikasi dan validasi. Mereka akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan data sesuai dengan kondisi riil masyarakat berdasarkan variabel dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN).

Ia juga mengutip pernyataan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, yang menyebut pendamping sosial sebagai “mata dan telinga negara” dalam memastikan keakuratan data masyarakat. Hal ini menjadi penting di tengah upaya pemerintah pusat menata ulang data PBI JKN, menyusul temuan ketidaktepatan sasaran.
Seperti diketahui, Kementerian Sosial bersama BPJS Kesehatan tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data peserta PBI JKN. Sejumlah peserta dinonaktifkan sementara karena tidak lagi memenuhi kriteria atau ditemukan ketidaksesuaian data.
Oleh karena itu, verifikasi tahap II ini menjadi momentum penting untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat kembali diakomodasi dalam program jaminan kesehatan tersebut.
Menindaklanjuti arahan Bupati Manokwari, Hermus Indou, Kepala Dinas Sosial menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

“Dinas Sosial sebagai pengguna data memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap data yang dihimpun bukan sekadar angka, tetapi representasi nyata dari kondisi sosial masyarakat. Dari data inilah kebijakan disusun, sehingga ketepatan dan validitasnya menjadi sangat krusial,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPS, BPJS Kesehatan, serta para pendamping PKH menjadi fondasi utama dalam menyukseskan agenda nasional tersebut.
Melalui pelaksanaan groundcheck tahap II ini, diharapkan kualitas data DTSN semakin akurat dan mutakhir, sehingga kebijakan perlindungan sosial, khususnya dalam program PBI JKN, dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Manokwari dan wilayah sekitarnya. (SA01)








